Oktober 14, 2010

Pengertian Intepretasi Konstitusi serta Macam-macam Intepretasi Konstitusi



INTEPRETASI KONSTITUSI


oleh

Waldi Indrawan

Istilah penafsiran (intepretasi) konstitusi merupakan terjemaahan dari constitutional interpretation. Albert H. Y. Chen menggunakan istilah ‘constitutional intepretation’ yang dibedakan dari ‘intepretation of statutes. Penafsiran konstitusi merupakan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi atau undang-undang dasar.

Penafsiran konstitusi yang dimaksud disini adalah penafsiran yang digunakan sebagai suatu metode dalam penemuan hukum (rechtsvinding) berdasarkan konstitusi yang digunakan atau berkembang dalam praktik peradilan MK.

Menurut Satjipto Rahardjo mengemukakan salah satu sifat yang melekat pada perundang-undangan atau hokum tertulis adalah sifat otoritatif dari rumusan-rumusan peraturannya. Namun demikian, dalam bentuk penulisannya kedalam bentuk tulisan itu sesungguhnya hanyalah bentuk saja dari usaha untuk menyampaikan sesuatu ide atau pikiran tersebut. Ide atau pikiran yang hendak dikemukakan itu ada yang menyebutnya sebagai ‘semangat’ dari suatu peraturan. Usaha tersebut akan dilakukan oleh kekuasaan pengadilan dalam bentuk interpretasi atau konstruksi. Interpretasi atau konstruksi ini adalah suatu proses yang ditempuh oleh pengadilan dalam rangka mendapatkan kepastian mengenai arti dari hukum perundang-undangan[1].

Sedangkan Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengemukakan, interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks Undang-Undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Intepretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang. Pembenarannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri[2].

Penafsiran sebagai salah satu metode penemuan hukum (rechtsvinding) yang terdapat dalam peraturannya namun tidak jelas dalam untuk dapat diterapkan dalam peristiwanya. Penemuan hukum adalah suatu proses kegiatan pengambilan keputusan yuridik konkret yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi suatu situasi

individual (putusan-putusan hakim, ketetapan, pembuatan akta oleh notaris dan sebagainya).

Terdapat dua (2) teori penemuan hukum yaitu:

  1. Penemuan hukum heteronom

Penemuan hukum ini terjadi pada saat hakim memutus perkaranya menganggap dirinya terikat pada norma-norma hukum yang disodorkan dari luar dirinya.

  1. Penemuan hukum otonom

. Penemuan hukum otonom artinya menunjuk pada putusan hakim. Hakim dapat memberikan masukan atau kontribusi melalui metode-metode interpretasi yang sesuai dengan model penemuan hukum legistik atau melalui metode-metode interpretasi yang baru.

Penafisiran sebagai metode dalam penemuan hukum (rechtsvinding) yang berangkat dari sebuah pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Menurut Sudikno Mertokusumo mengemukakan, bahwa interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang[3].

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang “mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Ketentuan tersebut dimuat kembali dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UUMK) dan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358, selanjutnya disebut UUKK)

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415, selanjutnya disebut UUKY) dan UUKK terhadap UUD 1945, sehingga permohonan a quo berada dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi;

Menimbang bahwa, meskipun Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, akan tetapi untuk menghilangkan adanya keragu-raguan akan objektivitas, netralitas, dan imparsialitas Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UUD 1945, perlu lebih dahulu mempertimbangkan permohonan kuasa hukum Komisi Yudisial (KY), selaku Pihak Terkait Langsung, yang secara khusus disampaikan pada persidangan tanggal 11 April 2006 agar Mahkamah Konstitusi membuat pernyataan (deklarasi). Deklarasi dimaksud, oleh Pihak Terkait KY, agar Mahkamah Konstitusi mengesampingkan atau menganggap dan menyatakan tidak akan melakukan pengujian terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUKY yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo sepanjang menyangkut Hakim Konstitusi, baik secara eksplisit maupun implisit. Atas permohonan pernyataan deklarasi tersebut Mahkamah Konstitusi memandang perlu dan penting untuk menyatakan pendiriannya sebagai berikut:

a. Bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang oleh UUD 1945 diberi kewenangan untuk mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final terhadap persoalan-persoalan ketatanegaraan, adalah konsekuensi logis dari sistem ketatanegaraan baru yang hendak dibangun oleh UUD 1945 setelah melalui serangkaian perubahan. Sistem ketatanegaraan baru dimaksud adalah sistem yang gagasan dasarnya bertujuan mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat) yaitu negara demokrasi yang berdasar atas hukum (constitutional democracy), sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, yang merupakan penjabaran dari Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat. Sehingga, seluruh ketentuan dalam UUD 1945, sebagai satu kesatuan sistem, merupakan penjabaran lebih lanjut dari gagasan dasar dimaksud dan karenanya juga dapat dijelaskan berdasarkan gagasan dasar tersebut

b. Bahwa syarat pertama setiap negara yang menganut paham rule of law dan constitutional democracy adalah prinsip konstitusionalisme (constitutionalism), yaitu prinsip yang menempatkan undang-undang dasar atau konstitusi sebagai hukum tertinggi, yang substansinya terkandung dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, sebagai perwujudan dari pernyataan kemerdekaan bangsa, sebagaimana tercermin antara lain dalam kalimat, “…. maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”. Sehingga undang-undang dasar adalah pernyataan mendasar tentang hal-hal yang oleh sekelompok orang yang mengikatkan diri sebagai suatu bangsa dipandang sebagai ketentuan-ketentuan dan nilai-nilai dasar di mana terhadap ketentuan-ketentuan dan nilai-nilai dasar itulah yang mereka anut bersama dan kepadanya pula mereka sepakat untuk terikat (the fundamental statement of what a group of people gathered together as citizens of a particular nation view as the basic rules and values which they share and to which they agree to bind themselves, vide Barry M. Hager, Rule of Law, A Lexicon for Policy Makers, 2000). Oleh sebab itulah di negara-negara yang menganut paham rule of law dan constitutional democracy konstitusi haruslah bekerja sebagai perwujudan hukum tertinggi yang kepadanya segala hukum dan tindakan pemerintahan harus menundukkan diri ... konstitusi harus mewujudkan aturan-aturan mendasar dari suatu masyarakat yang demokratis daripada sekadar memasukkan ketentuan-ketentuan hukum yang senantiasa berubah-ubah yang lebih tepat diatur oleh undang-undang. Demikian pula, struktur dan tindakan pemerintahan harus sungguh-sungguh tunduk pada norma-norma konstitusi, serta konstitusi tidak boleh semata-mata sebagai sekadar dokumen seremonial atau aspirasional belaka” (“constitutions should serve as the highest form of law to which all other laws and governmental actions must conform. As such, constitutions should embody the fundamental precepts of a democratic society rather than serving to incorporate ever-changing laws more appropriately dealt with by statute. Similarly, govermental structures and actions should seriously conform with constitutional norms, and constitutions should not mere ceremonial or aspirational documents, vide John Norton More, 1990). Oleh karena itu harus terdapat mekanisme yang menjamin bahwa ketentuan-ketentuan konstitusi dimaksud benar-benar dilaksanakan dalam praktik kehidupan bernegara. Guna menjamin tegak dan dilaksanakannya konstitusi.

itulah keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi keniscayaan yaitu sebagai lembaga yang berfungsi mengawal konstitusi atau undang-undang dasar (the guardian of the constitution) yang karena fungsinya itu dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi merupakan penafsir tunggal undang-undang dasar (the sole judicial interpreter of the constitution). Pada kerangka pemikiran itulah seluruh kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertulis dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bersumber dan mendapatkan landasan konstitusionalnya :

c. Bahwa dalam melaksanakan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Hakim Konstitusi telah bersumpah “akan memenuhi kewajiban sebagai Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UUMK. Sumpah tersebut membawa konsekuensi bahwa adalah bertentangan dengan undang-undang dasar apabila Hakim Konstitusi membiarkan tanpa ada penyelesaian suatu persoalan konstitusional yang dimohonkan kepadanya untuk diputus, padahal persoalan tersebut, menurut konstitusi, nyata-nyata merupakan kewenangannya. Lebih-lebih persoalan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan pribadi Hakim Konstitusi, melainkan merupakan persoalan konstitusi.

d. Bahwa permohonan a quo adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi sangat menyadari bahwa, dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi harus senantiasa mempertimbangkan secara cermat dua hal. Pertama, bahwa undang-undang adalah hasil kerja dari dua lembaga negara yang dipilih secara demokratis, sehingga setiap undang-undang dilihat dari sudut pandang procedural democracy adalah cerminan dari kehendak mayoritas rakyat. Kedua, namun demikian, kehendak mayoritas rakyat itu tidak boleh mengabaikan substantial democracy sebagaimana tertuang dalam ketentuan-ketentuan konstitusi, yang dalam setiap negara yang menganut paham rule of law dan constitutional democracy merupakan hukum tertinggi (the supreme law). Acapkali muncul pandangan yang keliru bahwa, dalam melaksanakan kewenangannya untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, seakan-akan tugas Mahkamah Konstitusi adalah untuk membatalkan undang-undang. Oleh karena itu sangat penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk menegaskan, sebagaimana dikemukakan oleh Justice Robert dalam perkara U.S. v. Butler, bahwa, “Kekuasaan yang dimiliki oleh Mahkamah ... adalah kekuasaan untuk mengadili. Mahkamah ini tidak memiliki kekuasaan untuk menyetujui atau mengecam kebijakan legislatif apa pun. Tugas berat dan sulit Mahkamah adalah memastikan dan menyatakan apakah undang-undang ini sesuai atau bertentangan dengan Konstitusi; dan, setelah itu, maka berakhirlah tugasnya” (“All the power it has ... is the power of judgment. This court neither approves nor condemns any legislative policy. Its delicate and difficult office is to ascertain and declare whether the legislation is in accordance with, or in contravention of, the provisions of the Constitution; and, having done that, its duty ends”, vide Craig R. Ducat, Constitutional Interpretation, 2000)

e. Bahwa selain berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dalam permohonan KY tersebut, meskipun yang dimohonkan adalah deklarasi tetapi esensinya adalah memohon putusan sela, sedangkan dalam hukum acara pengujian undang-undang, Pasal 58 UUMK menyatakan, ”Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sehingga, pada dasarnya dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tidak dikenal adanya putusan sela. Satu-satunya kemungkinan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan semacam putusan sela dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, baik atas permohonan Pemohon maupun atas pertimbangan Mahkamah Konstitusi sendiri, adalah apabila pengujian tersebut berkenaan dengan proses pembentukan suatu undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Permohonan Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang, yaitu:

(1) Dalam hal Pemohon mendalilkan adanya dugaan perbuatan pidana dalam pembentukan undang-undang yang dimohonkan pengujiannnya, Mahkamah Konstitusi dapat menghentikan sementara pemeriksaan permohonan atau menunda putusan.

(2) Dalam hal dalil mengenai dugaan perbuatan pidana yang dimaksud pada butir (1) disertai dengan bukti-bukti, Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan menunda pemeriksaan dan memberitahukan kepada pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti adanya persangkaan tindak pidana yang diajukan oleh Pemohon

(3) Dalam hal dugaan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud butir (1) telah diproses secara hukum oleh pejabat yang berwenang, untuk kepentingan pemeriksaan dan pengambilan keputusan, Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan kepada pihak-pihak berwenang yang melakukan penyidikan dan/atau penuntutan.

(4) Penghentian proses pemeriksaan permohonan atau penundaan putusan sebagaimana dimaksud butir (1) ditetapkan dengan Ketetapan Mahkamah Konstitusi yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Sementara itu, permohonan deklarasi yang diajukan oleh KY tidak berada dalam lingkup pengaturan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 di atas :

f. Bahwa meskipun permohonan deklarasi oleh KY tersebut dimaksudkan untuk

mencegah Mahkamah Konstitusi menjadi hakim dalam perkaranya sendiri dan agar Mahkamah Konstitusi terhindar dari sikap memihak karena dipandang memiliki kepentingan yang menjadikan dirinya tidak imparsial, yang memang merupakan prinsip-prinsip hukum acara dalam peradilan yang baik, tetapi Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hal tersebut tidak boleh menegasikan ketentuan hukum yang lebih tinggi, yaitu konstitusi (UUD 1945) yang telah memberikan kewenangan konstitusional kepada Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara konstitusi secara independen, termasuk salah satunya adalah untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

g. Imparsialitas sebagai prinsip etik yang bersifat universal untuk menghindari konflik kepentingan (conflict of interest) sesungguhnya titik beratnya adalah dalam proses pemeriksaan perkara biasa, seperti yang menyangkut perkara perdata atau pidana, dalam hal mana faktor konflik kepentingan individual merupakan obyek sengketa (objectum litis) yang diperiksa dan diadili hakim. Proses peradilan kasus a quo di Mahkamah Konstitusi objectum litis-nya adalah masalah konstitusionalitas undang-undang yang lebih menyangkut kepentingan

publik yang dijamin oleh konstitusi sebagai hukum yang tertinggi (supreme law), bukan semata-mata kepentingan individual. Oleh karena itu, dalam kasus a quo, penerapan prinsip imparsialitas tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesam-pingkan kewajiban konstitusional yang lebih utama untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo, sehingga Mahkamah Konstitusi lebih menekankan pada fungsi dan tugasnya mengawal dan mempertahankan konstitusi dengan tetap menjaga prinsip imparsialitas dalam keseluruhan proses. Oleh karena itu asas nemo judex idoneus in propria causa (niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden), yaitu bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri, tidak dapat diterapkan dalam kasus ini.

Menimbang berdasarkan seluruh alasan tersebut di atas, sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution), Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan deklarasi sebagaimana dimohonkan Pihak Terkait Langsung (KY). Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus tetap memeriksa, mengadili, dan memutus secara keseluruhan permohonan a quo sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya, dengan tetap menjaga independensi, imparsialitas, dan integritasnya, guna menegakkan konstitusi.

Model Interpretasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 005 / Puu – IV / 2006 Tentang Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (selanjutnya disebut UU KY) dan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU KK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945)

Hasil model interpretasi yang digunakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 005 / Puu – IV / 2006 Tentang Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (selanjutnya disebut UU KY) dan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU KK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) adalah sebagai berikut :

1. Model Interpretasi “Gramatikal” :

Metode penafsiran gramatikal adalah penafsiran yang menekankan pada interpretasi bahasa yang digunakan dalam aturan hukum (what does it linguistically mean?) yang bertolak dari makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang sudah dilazimkan. Metode penafsiran ini utamanya digunakan di negara-negara yang menerapkan sistem kodifikasi hukum di mana Undang-Undang tertulis menjadi rujukan utama.

Digunakan dihampir semua kalimat pada Pertimbangan Hukum (Legal Standing) pada putusan MK Republik Indonesia No. 005 / Puu –IV / 2006 ini. Misalnya saja terdapat pada :

a) Paragraf pertama halaman 147 putusan No. 005 / Puu –IV / 2006 alenia pertama Pertimbangan Hukum pada Putusan MK Republik Indonesia No. 005 / Puu –IV / 2006 ini menunjukan model Interpretasi “

2. Model Interpretasi “Sistematik”

Metode ini menafsirkan suatu aturan hukum dalam konteks sistem yang ada dalam hukum (systematische interpretatie, dogmatische interpretatie) itu sendiri. Artinya, suatu aturan hukum ditafsirkan dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan naskah-naskah hukum lain. Jika yang ditafsirkan adalah pasal dari suatu Undang-Undang, maka ketentuan-ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan.

Digunakan pada bagian :

a) Pada hal.147 pembahasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dari kalimat pertama ( Menimbang bahwa.... dst ) sampai kalimat terakhir ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.... dst ).

b) Pada hal.149 pada poin B , dimulai dari kalimat pertama ( Bahwa syarat pertama setiap negara... dst ) sampai akhir kalimat ke dua alinea 11(Sepakat untuk terikat..)

  1. Metode Penafsiran Sosiologis

Metode penafsiran sosiologis (sociological interpretation) ini mendasarkan diri pada penafsiran yang bersifat sosiologis (what does social context of the event to be legally judged). Konteks sosial ketika suatu naskah dirumuskan dapat dijadikan perhatian untuk menafsirkan naskah. Peristiwa yang terjadi dalam masyarakat acapkali mempengaruhi legislator ketika sebuah naskah hukum dirumuskan.

Digunakan pada bagian :

a) Pada hal.149 pada poin B , kalimat ke tiga alinea 17 (konstitusi harus mewujudkan aturan-aturan mendasar dari suatu masyarakat yang demokratis daripada sekadar memasukkan ketentuan-ketentuan hukum yang senantiasa berubah-ubah yang lebih tepat diatur oleh undang-undang. Demikian pula, struktur dan tindakan pemerintahan harus sungguh-sungguh tunduk pada norma-norma konstitusi, serta konstitusi tidak boleh semata-mata sebagai sekadar dokumen seremonial atau aspirasional belaka )

  1. Metode Penafsiran Teleologis

Metode penafsiran teleologis memusatkan perhatian pada persoalan, apa tujuan yang hendak dicapai oleh norma hukum yang ditentukan dalam teks (what does the articles would like to achieve). Penafsiran ini difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa pada kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan dan atau asas tersebut mempengaruhi interpretasi.

Dalam penafsiran yang demikian ini juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan aktual. Utrecht tidak mengenal penafsiran teleologis, sedangkan menurut Hoft, penafsiran seperti ini dilakukan dengan cara mengacu kepada formulasi norma hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Dalam menafsirkan secara teleologis, fokus perhatian adalah fakta bahwa pada norma hukum mengandung tujuan yang menjadi dasar atau asas sekaligus mempengaruhi interpretasi. Dapat jadi suatu norma mengandung fungsi atau mengandung maksud untuk melindungi kepentingan tertentu, sehingga ketika ketentuan tersebut diterapkan, maksud tersebut harus dipenuhi. Penafsiran teleologis juga memperhitungkan konteks fakta kemasyarakatan aktual. Cara ini tidak terlalu diarahkan untuk menemukan pertautan pada kehendak dari pembentuk Undang-Undang pada waktu perumusannya. Maksudnya, lebih diarahkan kepada makna aktual atau makna objektif norma yang ditafsirkan, sebagaimana telah disinggung sebelumnya.

Digunakan pada bagian :

a) Pada hal.148 poin A, kalimat kedua alinea ke 5 ( Sistem ketatanegaraan baru dimaksud....dst ) sampai khususnya alinea ke empat.

b) Pada hal. 152 poin G, pada kalimat pertama.

  1. Metode Interpretasi holistik

Menggunakan aspek keseluruhan unsur yang terkait. Teori penafsiran holistik mengaitkan penafsiran suatu naskah hukum dengan konteks keseluruhan jiwa dari naskah hukum tersebut. Ide yang terkandung di dalam metode ini mengandaikan bahwa setiap naskah hukum seperti Undang-Undang ataupun Undang-Undang Dasar haruslah dilihat sebagai satu kesatuan sistem norma hukum yang mengikat untuk umum (integral and integrated constitution or legislation), sehingga kandungan makna yang diatur di dalamnya tidak dapat dipahami pasal demi pasalnya, melain harus dimengerti sebagai satu kesatuan yang menyeluruh (holistik).

Di gunakan hampir di semua bagian putusan, karena dalam suatu putusan haruslah terkait antara 1 dengan lainnya hingga dapat menjadi satu kesatuan sistem norma hukum.

Beberapa bagian interpretasi holistik:

a) Pada hal.148 keseluruhan poin A.

b) Pada hal.150-151 keseluruhan poin B.

  1. Metode Interpretasi Filosofis

Penafsiran filosofis memusatkan perhatian pada segi what is the underlying philosophical thought yang terkandung dalam perumusan teks hukum yang ditafsirkan. Penafsiran ini mempunyai fokus perhatian pada aspek filosofis yang terkandung dalam norma hukum yang hendak ditafsirkan. Misalnya, ide negara hukum dalam Konstitusi Republik V Perancis Art. 66: “No person may be detained arbitrarily”. Tidak seorangpun yang dapat ditahan hanya didasarkan atas kebijaksanaan penguasa. Demikian pula ide negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, ide demokrasi terpusat dalam Konstitusi Cina (democratic centralism), dan lain sebagainya. Ide-ide yang dirumuskan itu tidak dapat dipahami hanya dengan pendekatan biasa, melainkan harus dimengerti secara mendalam, yaitu pada latar belakang filosofis tumbuhnya ide negara hukum itu sendiri dalam sejarah perkembangan umat manusia, baik yang terkait dengan konsep rule of law maupun dengan konsep rechtsstaat.

Terdapat pada bagian :

a) Pada hal.149 keseluruhan poin B.

  1. Metode Interpretasi Restriktif

Menurut metode penafsiran restriktif kegiatan penafsiran dilakukan dengan cara membatasi penafsiran sesuai dengan kata yang maknanya dipandang sudah dapat dipahami. Jika suatu norma hukum yang sederhana sudah dirumuskan secara jelas atau expresis verbis, maka tidak diperlukan lagi untuk menerapkan metode-metode penafsiran yang bersifat kompleks.

Terdapat pada bagian :

a) Pada hal.150 keseluruhan poin C.

  1. Metode Interpretasi Sosio-Historis

Metode ini menyangkut penafsiran sosio-historis (asbab al-nuzul dan asbab alwurud),

yaitu berkenaan dengan persoalan what does the social context behind the formulation of the text. Berbeda dari penafsiran historis, dalam penafsiran sosio-historis ini, dipertimbangkan pula berbagai konteks perkembangan masyarakat yang melahirkan norma yang hendak ditafsirkan itu dengan saksama. Di pihak lain, berbeda pula dengan penafsiran sosiologis, penafsiran sosio-historis ini lebih memusatkan perhatian pada konteks sejarah masyarakat yang mempengaruhi rumusan naskah ketika norma hukum yang bersangkutan terbentuk di masa lalu.

Dikeluarkannya suatu putusan tentu melihat aspek dan melakukan pendekatan iinterpretasi sosio-historisnya.

  1. Metode Interpretasi Komparatif

Pitlo dan Sudikno mengartikan penafsiran ini sebagai kegiatan menafsirkan dengan cara membandingkan dengan berbagai sistem hukum. Perbandingan dapat dilakukan untuk maksud memahami hukum sendiri atau dapat pula dimaksudkan untuk menemukan prinsip-prinsip yang berlaku umum dari objek-objek yang diperbandingkan. Dengan demikian, perbandingan dapat dilakukan antar dua objek atau antar banyak objek. Di samping itu, perbandingan dapat dilakukan dengan cara membandingkan unsurunsur yang sama dan/atau unsur-unsur yang berlainan dari objek-objek yang diperbandingkan satu sama lain. Hasil dari proses perbandingan itu pada akhirnya adalah untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu kasus atau permasalahan hukum dengan seadil-adilnya dan setepat-tepatnya.

Terdapat pada bagian :

Hal.151 Poin E yang berbunyi :

“meskipun yang dimohonkan adalah deklarasi tetapi esensinya adalah memohon putusan sela, sedangkan dalam hukum acara pengujian undang-undang, Pasal 58 UUMK menyatakan, ”Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sehingga, pada dasarnya dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tidak dikenal adanya putusan sela. Satu-satunya kemungkinan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan semacam putusan sela dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, baik atas permohonan.

  1. Metode Intepretasi Leterlijk

Penafsiran letterlijk atau harfiah (what does the word mean?) menitikberatkan pada arti atau makna dari kata yang disebutkan dalam aturan hukum. Menurut Utrecht, penafsiran menurut arti kata atau istilah (taalkundige interpretasi) ini berimplikasi pada kewajiban bagi hakim untuk mencari arti kata dalam Undang-Undang dengan cara membuka kamus bahasa atau meminta keterangan ahli bahasa. Apabila hal itu belum menghasilkan kejelasan arti, maka harus dipelajari arti kata tersebut dalam susunan kalimat atau hubungannya dengan peraturan-peraturan lainnya. Penafsiran ini merupakan metode penafsiran pertama yang ditempuh sebelum menggunakan metode penafsiran yang lain.

  1. Metode Intepretasi Ekstentif

Metode penafsiran ekstensif adalah metode penafsiran yang tidak hanya berpijak pada kata, kalimat, ataupun bahasa yang tercantum dalam aturan hukum sehingga hasil penafsiran ini akan melebihi hasil penafsiran leterlijk, gramatikal, ataupun restriktif. Penafsiran restriktif bersifat membatasi, sedangkan penafsiran ekstensif bersifat memperluas, sehingga penafsiran dilakukan tidak hanya terbatas kepada makna teknis dan gramatikal kata-kata yang terkandung dalam suatu rumusan norma hukum yang bersangkutan.

  1. Metode Intepretasi Otentik

Penafsiran otentik atau resmi (authentieke atau officiele interpretatie) merupakan penafsiran sesuai dengan tafsir yang dinyatakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang itu sendiri. Misalnya, arti kata yang dijelaskan dalam pasal atau dalam penjelasannya. Menurut Sudikno dan Pitlo, penafsiran yang demikian hanya boleh dilakukan berdasarkan makna yang sudah jelas dalam Undang-Undang.

  1. Metode Intepretasi Sejarah Undang-undang

Menurut Utrecht, penafsiran sejarah Undang-Undang memfokuskan diri pada latar belakang sejarah perumusan naskah, dan bagaimana peredebatan yang terjadi ketika naskah itu hendak dirumuskan. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah kajian mendalam tentang notulen-notulen rapat, catatan-catatan pribadi peserta rapat, tulisan-tulisan peserta rapat yang tersedia baik dalam bentuk tulisan ilmiah maupun komentar tertulis yang pernah dibuat, otobiografi yang bersangkutan, hasil wawancara yang dibuat oleh wartawan dengan yang bersangkutan, atau wawancara khusus yang sengaja dilakukan untuk keperluan menelaah peristiwa yang bersangkutan. Blackstone mengemukakan, bahwa cara yang terbaik untuk menginterpretasikan hukum adalah dengan jalan menggali maksud pembentuk Undang-Undang (hukum) pada saat Undang-Undang atau hukum itu dibuat.

  1. Metode Intepretasi Historis

Metode penafsiran dengan sejarah hukum, menurut pendapat Utrecht, mencakup dua pengertian, yaitu penafsiran sejarah perumusan Undang-Undang seperti yang sudah diuraikan di atas; dan penafsiran sejarah hukum itu sendiri, yaitu melalui penafsiran sejarah hukum yang bertujuan mencari makna yang dikaitkan dengan konteks kemasyarakatan masa lampau. Dalam hal ini, untuk mencari dan menemukan makna historis suatu pengertian normatif dalam Undang-Undang, penafsir juga harus merujuk pendapat-pendapat pakar dari masa lampau. Termasuk pula merujuk kepada hukum-hukum masa lalu yang relevan.

Menurut Utrecht, penafsiran dengan cara demikian dilakukan dengan menafsirkan suatu naskah menurut sejarah hukum (rechtshistorische interpretatie). Hukum bersifat

dinamis, dan perkembangan hukum mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, makna yang dapat diberikan kepada suatu kata dalam naskah hukum positif sekarang berbeda dengan maknanya pada waktu ditetapkan. Oleh sebab itu pula penafsiran menurut sejarah hakikatnya hanya merupakan pedoman saja.

Akan tetapi, penafsiran historis tidak hanya menelaah risalah sebagai sejarah perumusan naskah, tetapi juga menelaah sejarah sosial, politik, ekonomi dan social event lainnya ketika rumusan naskah tersebut dibahas.

  1. Metode Intepretasi Antisipatif atau Futuristik

Metode penafsiran ini dilakukan dengan cara merujuk suatu rancangan Undang-Undang yang sudah mendapat persetujuan bersama, tetapi belum disahkan secara formil. Kemungkinan lain juga dapat terjadi, misalnya, suatu rancangan Undang-Undang sudah disiapkan untuk dibahas atau sedang dibahas dalam parlemen, tetapi diperkirakan ada materi-materi tertentu yang dinilai sudah pasti lolos untuk pada saatnya disahkan menjadi norma hukum yang mengikat.

  1. Metode Intepretasi Interdisipliner

Menurut Pitlo dan Sudikno, menggunakan logika penafsiran dengan mengunakan bantuan banyak cabang ilmu pengetahuan, banyak cabang ilmu hukum sendiri, ataupun dari banyak metode penafsiran, juga dianjurkan. Metode ini dianggap penting, karena banyak kasus yang kompleks yang tidak dapat dipecahkan jika kita hanya mendekatinya dari satu sudut pandang saja. Apalagi, untuk tujuan mewujudkan keadilan, kadang-kadang permasalahan yang dihadapi sangat kompleks sifatnya dan memerlukan pendekatan-pendekatan yang interdisiplin. Oleh karena itu, metode penafsiran demikian disebut sebagai metode penafsiran interdisipliner.

  1. Metode Intepretasi Multidisipliner

Metode penafsiran multidisiplin ini berbeda dan dibedakan dari penafsiran interdisiplin, sebagaimana yang sudah dikemukakan di atas. Kadang-kadang ada kasus-kasus yang tidak memerlukan pendekatan interdisiplin yang menyeluruh, melainkan cukup dengan menggunakan bantuan penafsiran menurut suatu cabang ilmu di luar ilmu hukum. Misalnya, suatu pembuktian untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak yang semata-mata tergantung kepada penafsiran yang terdapat dalam ilmu kedokteran. Metode penafsiran yang demikian inilah yang disebut sebagai penafsiran multidisiplin, bukan interdisiplin seperti yang sudah diuraikan di atas.

  1. Metode Intepretasi Kreatif

Menurut Dworkin, interpretasi kreatif (creative interpretation) dapat digunakan, tetapi hanya terhadap kasus khusus dari interpretasi conversational. Penafsiran ini dimaksudkan untuk mengungkap maksud penyusun atau maksud-maksud dalam tulisan. Misalnya, novel atau tradisi tertentu masyarakat yang biasanya diungkapkan masyarakat dalam percakapan sehari-hari. Bahwa interpretasi kreatif hanya untuk kasus khusus penafsiran lisan. Interpretasi kreatif bukanlah sekedar menangkap makna dalam percakapan melainkan mengkonstruksikan atau menyusun makna. Penafsiran kreatif dalam pandangan konstruktif adalah interaksi antara maksud dan tujuan.

  1. Metode Intepretasi Artistik

Sebagaimana dikemukakan oleh Dworkin, melakukan kegiatan penafsiran dengan cara menemukan maksud penulis bukanlah persoalan yang mudah dan sederhana. Oleh karena itu, berupaya untuk memahami suatu maksud, dilakukan melalui pemaknaan ungkapan kesadaran mental. Penafsiran artistik tidak selalu bermaksud mengidentifikansikan beberapa jenis kesadaran pikiran dalam menggunakan pengaruhnya terhadap pikiran penyusun ketika dia mengatakan, menulis, atau melakukan sesuatu. Dalam hal ini, maksud selalu lebih kompleks dan problematikal.

  1. Metode Intepretasi Konstruktif

Metode penafsiran konstruktif ini, menurut Dworkin, dapat dilakukan dengan tiga tahap. Pertama, tahap pra-penafsiran dimana aturan-aturan dan batasan-batasan yang digunakan untuk memberikan isi tentatif mengenai praktik yang diperkenalkan. Kedua, adalah tahap interpretasi sendiri, di mana penafsir menjustifikasi unsur-unsur pokok yang timbul dari praktik. Justifikasi tidak perlu semua harus sesuai bagi penafsir. Menjadi sangat penting dalam hal ini, bahwa mampu melihat dirinya sendiri sebagai penafsir praktis dan menemukan suatu yang baru. Ketiga, setelah tahap penafsiran, penafsir menyesuaikan pendiriannya tentang praktik sebenar-nya atau menyelesaikan.

  1. Metode Intepretasi Konversasional

Metode ini sebenarnya agak berada di luar kebiasaan penafsiran yang biasa digunakan. Penafsiran konversasional (conversational interpretation) ini bukan dimaksudkan untuk menjelaskan suara seseorang. Penafsiran ini menandai makna dalam menjelaskan motif-motif dan maksud-maksud mengenai makna yang dirasakan

pembicara, dan menyimpulkan sebagai pernyataan tentang maksud pembicara dalam mengatakan apa yang dia perbuat. Penafsir hendak menemukan maksud atau makna

yang diucapkan oleh orang lain dalam berbagai peristiwa yang secara tepat untuk makna dalam masyarakat, misalnya sopan-santun. Sutandyo dalam salah satu tulisannya semiotika, mengemukakan tentang the semiotic jurisprudence. Semiotika mengkaji tentang tanda-tanda kebahasaan yang tidak lain dari hasil konsep-tualisasi oleh subjek-subjek atau intersubjek.

  1. Metode Intepretasi Tematis-Sistematis

Di sini yang menjadi pusat perhatian adalah persoalan what be the substantive theme of the articles formulated, or how to understand the substantive theme of the articles systematically according to the grouping of the formulation. Misalnya, ketentuan mengenai pemilihan umum berkala dalam Article 68 Konstitusi Amerika Serikat menentukan bahwa pemilihan umum berkala diselenggarakan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa jabatan anggota National Assembly berakhir. Pemilihan umum anggota National Assembly dimaksud diselenggarakan menurut tata cara yang diatur dengan Undang-Undang. Selanjutnya ditentukan pula bahwa tanggal

penyelenggaraan pemilihan umum itu ditetapkan dengan keputusan (Presidential decree) dengan ketentuan bahwa sidang pertama para anggota National Assembly yang baru terpilih harus sudah diadakan pada hari Kamis kedua sesudah terpilih sekurang-kurangnya 2/3 jumlah seluruh anggota National Assembly (on the second Thursday following the election of at least two thirds of the total number of Deputies). Sebelum terpilih seorang Ketua National Assembly (President of the National Assembly), persidangan dipimpin oleh 2 (dua) orang anggota yang tertua usianya.409 Jika diperhatikan, jelas sekali bahwa Article 68 Konstitusi Amerika Serikat mengatur mengenai tema yang berkenaan dengan prosedur penyelenggaraan pemilihan umum.

  1. Metode Intepretasi Evolutif-Diamis

Istilah penafsiran yang demikian digunakan oleh Visser’t Hoft dikarenakan bahwa metode penafsiran evolutif-dinamis ini dilakukan karena adanya perubahan pandangan dalam dinamika kehidupan masyarakat.

Salah satu ciri penting metode penafsiran ini ialah diabaikannya maksud asli pembentuk Undang-Undang (the original intent) dari keharusan untuk dijadikan referensi. Makna objektif atau aktual maupun subjektif dari suatu norma sama sekali tidak dianggap berperan lagi. Semua itu dianggap tidak lagi relevan dengan kebutuhan nyata untuk menegakkan keadilan di lapangan.

  1. Metode Intepretasi Doktrinal

Penafsiran doktrinal merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara memahami aturan Undang-Undang melalui sistem preseden atau melalui praktik peradilan. James A. Holland dan Julian S. Webb mengemukakan bahwa common law is used to describe all those rules of law that have evolved through court cases (as opposed to those which have emerged from Parliament). Menurut Bobbitt, metode penafsiran doktrinal ini banyak dipengaruhi oleh tradisi common law yang digunakan sebagai pendekatannya.

  1. Metode Intepretasi Prudensial

Penafsiran prudensial merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mencari keseimbangan antara biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari penerapan suatu aturan atau Undang-Undang tertentu. Menurut Bobbitt, prudential arguments is actuated by facts, as these play into political and economic policies.

  1. Metode Intepretasi Struktural

Penafsiran struktural merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mengaitkan aturan dalam Undang-Undang dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang struktur-struktur ketatanegaraan. Bobbitt mengemukakan, metode penafsiran ini juga berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai federalisme, pemisahan kekuasaan dan isu-isu lainnya di lingkungan pemerintahan, di luar isu-isu tentang kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Bobbit mengemukakan, ‘structuralism as a kind of 'macroscopic prudentialism'.

  1. Metode Intepretasi Etikal

Penafsiran etikal merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara menurunkan prinsip-prinsip moral dan etik sebagaimana terdapat dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Metode penafsiran ini dikonstruksi dari tipe berpikir konstitusional yang menggunakan pendekatan falsafati, aspirasi atau moral. Dengan demikian metode penafsiran ini dapat digunakan untuk isu-isu yang menekankan pada pentingnya hak-hak asasi manusia dan pembatasan terhadap kekuasaan negara atau pemerintahan. Dalam metode penafsiran etikal ini, moralitas konvensional (conventional morality) dan filsafat moral (moral philosophy) merupakan 2 (dua) aspek yang sangat relevan sekali apabila digunakan sebagai metode pendekatan.

  1. Metode Intepretasi Futuristis

Interpretasi futuristis atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi adalah penjelasan ketentuan Undang-Undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian, interpretasi ini lebih bersifat ius constituendum (hukum atau Undang-Undang yang dicitakan) daripada ius constitutum (hukum atau Undang-Undang yang berlaku pada saat sekarang). Metode penafsiran sebagaimana yang diuraikan di atas merupakan metode penafsiran yang pada umumnya dikenal sebagai metode penafsiran hukum.

  1. Metode Intepretasi Fungsional

Interpretasi fungsional disebut juga dengan interpretasi bebas. Disebut bebas karena penafsiran ini tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan (litera legis). Dengan demikian, penafsiran ini mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan berbagai sumber lain yang dianggap bias memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.



[1] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 93-94

[2] Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

1993), hal. 13.

[3] Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Penemuan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 13

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar